Oleh : Sandy Prasetya Makal
Direktur Hukum,HAM,dan Demokrasi Partner Indonesia
Persoalan lingkungan hidup sering tiba di pengadilan ketika kerusakan sudah berlangsung, sedangkan pengetahuan mengenai penyebab dan akibatnya masih diperdebatkan. Dilain sisi, masyarakat telah menanguggung dan merasakan beban kerusakan lingkungan, tetapi belum memiliki pemeriksaan laboratorium yang memadai. Sebuah kawasan mengalami kebakaran, sementara para pihak berbeda pendapat tentang sumber api, luas lahan yang rusak, dan nilai kerugiannya. Dalam keadaan demikian, pengadilan harus mengambil keputusan berdasarkan bukti yang tersedia, meskipun penjelasan ilmiah belum menjawab seluruh pertanyaan.
Kesulitan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam hukum: siapa yang harus menanggung akibat ketidakpastian? Apabila perlindungan selalu ditunda sampai seluruh hubungan ekologis dapat diterangkan secara sempurna, masyarakat dan lingkungan menanggung risiko selama masa penantian itu. Namun, apabila setiap dugaan langsung dianggap cukup untuk menetapkan tanggung jawab, proses hukum kehilangan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum lingkungan harus menemukan jalan yang mampu menghadapi kedua persoalan tersebut secara bersamaan.
Di sinilah asas in dubio pro natura memperoleh relevansinya. Secara sederhana, ungkapan ini menunjuk pada keberpihakan terhadap perlindungan alam ketika terdapat keraguan. Persoalan akademisnya terletak pada makna keraguan itu sendiri, keadaan yang membenarkan penggunaannya, dan akibat hukum yang dapat ditarik darinya. Tanpa penjelasan atas ketiga hal tersebut, asas yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan lingkungan mudah berubah menjadi semboyan yang tidak membantu hakim menyelesaikan perkara.
Dalam literatur, pemaknaan asas ini tidak sepenuhnya seragam. Serena Baldin dan Sara De Vido menjelaskan in dubio pro natura sebagai prinsip yang perlu dibedakan dari prinsip kehati-hatian, sekaligus menelaah perkembangannya dalam hukum internasional dan perbandingan hukum. Kajian mereka menunjukkan pentingnya memperhatikan konteks sistem hukum tempat asas tersebut digunakan. Karena itu, kurang tepat memperlakukannya seolah-olah sudah memiliki satu pengertian universal beserta akibat hukum yang sama di semua negara.
Salah satu formulasi penting terdapat dalam Prinsip 5 IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law. Deklarasi ini menuntun pengambil keputusan, ketika menghadapi keraguan, untuk memilih penyelesaian yang mendukung perlindungan lingkungan dan alternatif yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Rumusannya juga mempertimbangkan ketidaksebandingan antara dampak potensial suatu tindakan dan manfaatnya. Kedudukannya perlu dipahami secara tepat: deklarasi tersebut merupakan rujukan normatif yang bersifat tidak mengikat seperti perjanjian internasional, sehingga penggunaannya dalam hukum nasional tetap membutuhkan argumentasi hukum yang sesuai.
Hubungan asas ini dengan prinsip kehati-hatian memang dekat. Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 menyatakan secara tegas bahwa ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan tidak boleh dihadapi dengan menunda langkah pencegahan yang efektif dari segi biaya hanya karena kepastian ilmiah penuh belum tersedia. Perhatian utamanya adalah tindakan menghadapi risiko dalam keadaan pengetahuan yang terbatas.
Secara analitis, prinsip kehati-hatian membantu menjawab kapan tindakan perlindungan patut diambil meskipun ilmu pengetahuan belum memberikan kepastian penuh. Adapun in dubio pro natura membantu mengarahkan pilihan penafsiran atau keputusan ketika keraguan masih tersisa. Keduanya dapat bekerja bersama. Akan tetapi, menyamakan keduanya begitu saja mengaburkan perbedaan antara penilaian risiko, penafsiran norma, dan penetapan akibat hukum.
Endri, dalam kajiannya mengenai sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, membedakan ketidakpastian ilmiah dan ketidakpastian hukum. Pembedaan tersebut berguna karena masing-masing membutuhkan cara penanganan yang berbeda. Ketidakpastian ilmiah menuntut pemeriksaan bukti serta pendapat ahli yang kompeten. Ketidakpastian hukum menuntut penafsiran dan penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, keraguan tentang keberadaan kerusakan harus dibedakan dari keraguan tentang penyebabnya. Keduanya juga berbeda dari keraguan mengenai besaran biaya pemulihan. Dalam suatu perkara, kerusakan mungkin telah terbukti, tetapi metode penghitungan kerugiannya masih diperselisihkan. Kekeliruan akan terjadi apabila ketidakpastian pada tahap penghitungan itu dipakai untuk meniadakan seluruh kewajiban pemulihan. Sebaliknya, adanya kerusakan di suatu tempat belum dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap pelaku usaha di sekitarnya bertanggung jawab.
Pembedaan tersebut mencitrakan bahwa istilah “ragu” membutuhkan objek yang jelas. Putusan yang hanya menyatakan terdapat keraguan, tanpa menguraikan letak dan pengaruhnya terhadap penyelesaian perkara, akan sulit dinilai kualitasnya. Asas hukum seharusnya memperjelas penalaran, termasuk memperlihatkan batas pengetahuan hakim dan alasan mengapa keterbatasan itu tetap memungkinkan suatu tindakan hukum.
Dalam hukum Indonesia, pembacaan yang mendukung perlindungan lingkungan memiliki pijakan konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) menempatkan keberlanjutan dan wawasan lingkungan di dalam prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tata kehidupan bernegara dan arah pembangunan ekonomi.
Dari hubungan kedua pasal itu dapat dikembangkan penafsiran bahwa manfaat ekonomi suatu kegiatan perlu dinilai bersama konsekuensi ekologisnya. Penilaian yang hanya menghitung produksi, penerimaan, dan kesempatan kerja berisiko mengabaikan beban yang dipindahkan kepada masyarakat. Kehilangan sumber air, berkurangnya produktivitas lahan, atau biaya pemulihan kawasan harus memperoleh tempat dalam pertimbangan hukum. Dalam pembacaan demikian, kualitas lingkungan merupakan salah satu syarat agar kesejahteraan dapat berlangsung.
Pada tingkat undang-undang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat, antara lain, asas keberlanjutan, kehati-hatian, keadilan, keanekaragaman hayati, dan pencemar membayar. Penjelasan asas kehati-hatian menegaskan bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai dampak kegiatan tidak membenarkan penundaan langkah untuk mengurangi atau menghindari ancaman kerusakan. Istilah in dubio pro natura sendiri tidak tercantum secara eksplisit dalam daftar asas tersebut. Landasannya dikembangkan melalui penafsiran atas prinsip-prinsip yang telah diakui. Pembacaan ketentuan operasional undang-undang ini juga harus memperhatikan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pedoman peradilan memberikan bentuk yang lebih konkret. Pasal 47 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penerapan asas kehati-hatian dalam pembuktian perkara perdata lingkungan ketika terdapat ketidakpastian mengenai kausalitas dan dampak. Pertimbangannya meliputi ancaman serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah, dan prioritas pencegahan. Peraturan ini menggantikan pedoman penanganan perkara lingkungan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Karena itu, pembahasan hukum yang berlaku sekarang perlu menempatkan pedoman lama dalam konteks perkembangannya.
Perkembangan melalui putusan pengadilan sebenarnya telah menunjukkan bagaimana gagasan tersebut digunakan ketika berhadapan dengan sengketa nyata. Perkara Mandalawangi merupakan rujukan penting. Melalui Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004, diputus pada 22 Januari 2007, Mahkamah Agung memeriksa sengketa mengenai dampak longsor di kawasan Gunung Mandalawangi, Garut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menerima penggunaan precautionary principle untuk mengisi kekosongan hukum. Mahkamah juga menghubungkan fakta kerusakan kawasan dengan tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
Arti penting Mandalawangi bagi kajian ini terletak pada kesediaan pengadilan menggunakan prinsip lingkungan dalam penemuan hukum. Perkara tersebut perlu dibaca sebagai perkembangan penerapan prinsip kehati-hatian, bukan langsung disamakan dengan setiap formulasi in dubio pro natura yang muncul kemudian. Ketepatan pembedaan ini menjaga agar sejarah perkembangan asas tidak dibangun melalui penyederhanaan istilah.
Mandalawangi juga mengajarkan bahwa argumentasi yang berpihak kepada lingkungan tetap bertumpu pada penilaian fakta. Hubungan antara pengelolaan kawasan, perubahan fungsi lingkungan, dan kerugian masyarakat mempunyai kedudukan penting. Pelajaran yang dapat ditarik ialah bahwa penemuan hukum memperoleh kekuatannya melalui pertemuan antara tujuan perlindungan dan keadaan konkret yang dibuktikan dalam persidangan.
Penggunaan istilah in dubio pro natura secara tegas dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 mengenai PT Kallista Alam, diputus pada 28 Agustus 2015. Perkara perdata ini berkaitan dengan kebakaran lahan di Rawa Tripa, Aceh. Mahkamah menolak permohonan kasasi perusahaan. Pada halaman 72–73, pertimbangan putusan menghubungkan asas tersebut dengan ketidakpastian sebab-akibat dan besaran ganti rugi, dengan orientasi pada perlindungan serta pemulihan lingkungan.
Pertimbangan itu dibangun bersama pembahasan mengenai keterangan ahli, pemeriksaan setempat, dan dasar penghitungan kerugian lingkungan. Dengan demikian, keberpihakan ekologis dalam perkara Kallista Alam tidak dapat dipahami sebagai pengabaian bukti. Asas tersebut membantu pengadilan menghadapi keterbatasan penilaian atas kerusakan yang kompleks. Ruang lingkup pertimbangan yang secara khusus menyebut perkara perdata dan administrasi juga harus diperhatikan sebelum menarik kesimpulan bagi bidang hukum lain.
Perkara Kallista Alam membuka persoalan yang lebih luas mengenai nilai lingkungan. Dalam pandangan tulisan ini, penghitungan kerugian seharusnya mempertimbangkan fungsi ekologis yang hendak dipulihkan, bukan berhenti pada harga komoditas di atas lahan. Sebuah kawasan dapat tetap menghasilkan keuntungan ekonomi setelah perubahan tertentu, tetapi keadaan itu belum menjawab apakah fungsi lingkungannya terpelihara. Ukuran keberhasilan usaha dan ukuran kesehatan ekosistem tidak selalu bergerak searah.
Perkembangan pada ranah administrasi terlihat dalam perkara Taman Nasional Tesso Nilo, Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/TUN/TF/2023. Dalam kajiannya atas putusan tersebut, Achmad Muchsin menjelaskan bahwa penerapan in dubio pro natura berkaitan dengan tidak dilaksanakannya perlindungan hutan oleh pejabat yang digugat serta persoalan pembuktian besaran biaya pemulihan. Analisis ini menunjukkan penggunaan asas dalam sengketa mengenai kewajiban pemerintah menjaga kawasan konservasi.
Pelajaran yang relevan ialah bahwa kewajiban bertindak dan ketepatan penghitungan biaya perlu ditempatkan pada persoalannya masing-masing. Ketidakpastian mengenai jumlah biaya pemulihan patut mendorong pemeriksaan dan penyusunan metode yang lebih baik. Ketidakpastian tersebut tidak selayaknya langsung diperlakukan sebagai alasan untuk membiarkan keadaan yang membutuhkan perlindungan. Meski demikian, perintah pemulihan tetap memerlukan ukuran pelaksanaan agar dapat dijalankan dan diawasi.
Dimensi lain tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, dibacakan pada 28 Agustus 2025. Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan ditegaskan mencakup setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis yang berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan atau menempuh cara hukum. Tujuannya mencakup pencegahan tindakan pembalasan, dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.
Putusan MK tersebut dibahas di sini sebagai penguatan kondisi yang memungkinkan perlindungan lingkungan diperjuangkan, bukan sebagai contoh langsung penerapan in dubio pro natura. Hubungannya bersifat argumentatif: bukti mengenai kerusakan memerlukan orang yang bersedia menyampaikan informasi, memberikan keterangan, atau mengajukan keberatan. Apabila partisipasi itu terhambat oleh tindakan pembalasan, pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan juga dapat ikut terhambat.
Keempat perkara tersebut menggambarkan persoalan yang saling berkaitan: penggunaan prinsip lingkungan dalam penemuan hukum, penilaian kerugian ekologis, pengawasan terhadap kewajiban pemerintah, dan perlindungan partisipasi masyarakat. Masing-masing memiliki objek dan dasar pertimbangan berbeda. Pembacaan yang cermat perlu mempertahankan perbedaan tersebut agar suatu putusan tidak digunakan untuk membenarkan kesimpulan yang melampaui persoalan yang sebenarnya diperiksa.
Batas lain yang perlu dijaga adalah hubungan dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability. Pasal 38 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memungkinkan penerapannya pada kategori kegiatan tertentu tanpa pembuktian unsur kesalahan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tetap mensyaratkan pembuktian mengenai karakter kegiatan, kerugian, dan kausalitas. Dengan demikian, pembebasan dari pembuktian kesalahan tidak berarti penghapusan seluruh kewajiban pembuktian.
Secara konseptual, tanggung jawab mutlak menentukan dasar pertanggungjawaban, sedangkan in dubio pro natura mengarahkan penalaran ketika terdapat keraguan yang relevan. Keduanya dapat hadir dalam perkara yang sama, tetapi mempunyai pekerjaan berbeda. Pembedaan ini penting bagi penyusunan gugatan maupun pertimbangan putusan: pihak yang menuntut perlindungan harus menunjukkan dasar tanggung jawab yang dimohonkan, kemudian menjelaskan letak ketidakpastian yang membutuhkan penilaian ekologis.
Dalam perkara pidana, kehati-hatian penalaran menjadi lebih penting karena keputusan menyangkut penetapan kesalahan dan penggunaan kewenangan negara untuk menghukum. Komite HAM PBB, melalui General Comment Nomor 32, paragraf 30, menegaskan hubungan praduga tak bersalah dengan beban pembuktian penuntut serta manfaat keraguan bagi terdakwa. Jaminan ini membatasi cara keberpihakan ekologis digunakan dalam proses pidana.
Atas dasar itu, tulisan ini berpendapat bahwa in dubio pro natura tidak dapat digunakan sebagai jalan pintas untuk menyatakan seseorang bersalah ketika unsur tindak pidana belum terbukti menurut hukum. Penafsiran yang mendukung perlindungan lingkungan tetap harus menghormati asas legalitas dan proses peradilan yang adil. Kesimpulan mengenai perlunya mencegah risiko ekologis juga tidak dengan sendirinya merupakan kesimpulan mengenai kesalahan pidana orang tertentu.
Sebagai ilustrasi, dugaan yang didukung alasan ilmiah mengenai risiko suatu kegiatan dapat menuntut penilaian administratif atas kebutuhan tindakan pencegahan, sepanjang tersedia dasar kewenangannya. Namun, pertanyaan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana membutuhkan pemeriksaan tersendiri. Pemisahan tersebut memungkinkan negara menangani ancaman lingkungan sambil tetap memelihara jaminan terhadap penyalahgunaan kewenangan penghukuman.
Persoalan pembuktian sendiri menuntut perhatian pada mutu pengetahuan yang diajukan. Dua pendapat ahli yang berlawanan tidak selalu memiliki kekuatan penjelasan yang sama. Hakim perlu menilai relevansi keahlian, metode yang digunakan, kecukupan data, serta hubungan kesimpulan dengan objek perkara. Pernyataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan belum tentu lebih kuat daripada pendapat yang secara terbuka menjelaskan keterbatasan penelitiannya.
Ketidakpastian ilmiah juga perlu dibedakan dari kekurangan informasi akibat pemeriksaan yang belum memadai. Apabila data yang relevan masih dapat diperoleh secara wajar, kebutuhan pertama adalah memperbaiki pemeriksaan tersebut. Akan terlalu dini menggunakan asas keraguan sebelum upaya yang layak dilakukan untuk memahami keadaan. Sebaliknya, apabila keterbatasan pengetahuan memang tidak dapat segera diatasi, keputusan harus menjelaskan bagaimana risiko dikelola selama ketidakpastian berlangsung.
Berdasarkan pembahasan di atas, tulisan ini mengusulkan enam langkah penalaran untuk membuat penggunaan in dubio pro natura lebih terukur. Langkah-langkah ini merupakan usulan analitis, bukan rumusan persyaratan yang seluruhnya telah ditetapkan dalam satu peraturan.
Pertama, pengambil keputusan perlu menentukan kepentingan ekologis yang terancam secara konkret. Penyebutan “kepentingan lingkungan” terlalu luas apabila tidak dihubungkan dengan fungsi kawasan, kualitas air, keberlangsungan habitat, kesehatan masyarakat, atau kepentingan lain yang dapat diidentifikasi. Kejelasan objek perlindungan membantu menentukan bukti yang dibutuhkan dan bentuk tindakan yang relevan.
Kedua, jenis ketidakpastian harus dinyatakan secara terbuka. Keraguan dapat menyangkut penafsiran norma, terjadinya kerusakan, hubungan sebab-akibat, luas dampak, atau biaya pemulihan. Menempatkan seluruh persoalan itu dalam satu istilah umum akan menyulitkan pembaca putusan memahami alasan suatu tuntutan dikabulkan atau ditolak. Penjelasan yang spesifik juga membuka ruang koreksi melalui upaya hukum.
Ketiga, perlu dinilai apakah dasar kekhawatiran cukup beralasan. Asas perlindungan tidak patut digerakkan hanya oleh kemungkinan yang sangat abstrak. Pengambil keputusan harus memperlihatkan informasi yang mendukung adanya ancaman, sekaligus menjelaskan bagian yang belum dapat dipastikan. Dengan cara ini, tindakan perlindungan bertumpu pada keadaan yang dapat dibahas secara rasional.
Keempat, akibat dari pilihan yang tersedia perlu dibandingkan. Apa yang mungkin terjadi jika tindakan ditunda? Apakah kerusakan dapat dipulihkan, dan dalam jangka waktu berapa lama? Bagaimana akibat tindakan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan tersebut? Perbandingan ini harus mengungkap pihak yang menerima manfaat dan pihak yang menanggung beban, termasuk ketika keduanya merupakan kelompok berbeda.
Kelima, tindakan harus dipilih sesuai kewenangan dan kebutuhan perlindungan. Bergantung pada jenis perkara dan dasar hukumnya, pilihan dapat berupa pemeriksaan tambahan, penyesuaian kegiatan, pencegahan dampak, atau pemulihan. Pengambil keputusan perlu menunjukkan mengapa tindakan yang dipilih memadai untuk menghadapi ancaman. Pilihan yang lebih membatasi membutuhkan penjelasan yang sepadan mengenai urgensi dan tujuannya.
Keenam, keputusan harus memiliki ukuran pelaksanaan. Perintah pemulihan perlu menjelaskan sasaran, penanggung jawab, tahapan, waktu, serta cara menilai keberhasilannya sejauh dimungkinkan oleh hukum acara dan materi perkara. Tanpa kejelasan tersebut, pihak yang diwajibkan bertindak dapat kesulitan memahami kewajibannya, sementara masyarakat tidak memiliki pegangan untuk menilai apakah lingkungan benar-benar dipulihkan.
Perhatian terhadap pelaksanaan membawa pembahasan keluar dari rumusan asas menuju hasil yang hendak dicapai. Putusan yang mengakui kerugian ekologis mempunyai arti penting, tetapi manfaat perlindungannya bergantung pada tindakan setelah putusan dijatuhkan. Karena itu, orientasi pro natura patut diterjemahkan ke dalam rancangan pemulihan yang masuk akal secara ekologis dan memungkinkan pengawasan. Besarnya kewajiban keuangan perlu dilihat bersama pekerjaan pemulihan yang harus dibiayainya.
Dalam pengembangan kebijakan, pendekatan serupa dapat mendorong penyediaan data sebelum sengketa muncul. Dokumen lingkungan, catatan pengawasan, dan informasi kondisi awal kawasan akan lebih berguna apabila disusun untuk membantu pengambilan keputusan. Ketika informasi awal lemah, pembuktian setelah kerusakan menjadi lebih sulit. Perbaikan tata kelola pengetahuan karena itu merupakan bagian dari upaya mengurangi ketidakpastian, bukan urusan teknis yang terpisah dari penegakan hukum.
Dimensi keadilan sosial juga harus tetap diperhatikan. Perlindungan suatu kawasan dapat memengaruhi mata pencaharian, akses terhadap sumber daya, dan hubungan masyarakat dengan wilayahnya. Penilaian ekologis yang baik perlu mendengarkan mereka yang terdampak, termasuk kelompok yang tidak memiliki kemampuan menghadirkan ahli atau menyusun dokumen hukum. Kekurangan sumber daya untuk berpartisipasi tidak semestinya membuat pengalaman mereka kehilangan tempat dalam pemeriksaan.
Pada saat yang sama, pengalaman masyarakat perlu dihubungkan secara cermat dengan jenis persoalan yang hendak dibuktikan. Pengetahuan mengenai perubahan musim, sumber air, atau keadaan kawasan dapat membantu mengarahkan pemeriksaan. Pengujian ilmiah dan pengetahuan setempat dapat saling melengkapi apabila masing-masing dinilai menurut relevansinya. Ruang peradilan membutuhkan cara mempertemukan keduanya tanpa menganggap salah satu selalu cukup untuk menjawab seluruh persoalan.
Asas in dubio pro natura pada akhirnya menuntut keberanian mengambil keputusan sekaligus kesediaan menjelaskan batas-batasnya. Keraguan yang beralasan harus memperoleh jawaban hukum, sementara pilihan perlindungan tetap terbuka untuk diuji melalui bukti, argumentasi, dan prosedur yang adil. Di dalam kerangka itu, kepastian hukum tumbuh dari konsistensi cara menilai perkara serta kejelasan kewajiban yang dihasilkan.
Perkembangan putusan lingkungan di Indonesia menyediakan bahan penting untuk membangun konsistensi tersebut. Tugas berikutnya adalah memperjelas objek keraguan, menjaga perbedaan antarrezim pertanggungjawaban, dan memastikan tindakan perlindungan dapat dilaksanakan. Kekuatan asas ini akan terlihat ketika penalaran hukum mampu mencegah ketidakpastian menjadi alasan pembiaran, sekaligus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan generasi yang kelak menerima akibatnya.
